◆ Latar Belakang Wacana Reformasi Presidensial
Reformasi sistem presidensial Indonesia mulai ramai dibahas jelang Pemilu 2029 karena banyak pihak menilai sistem saat ini terlalu rentan konflik antara presiden dan parlemen.
Meski presiden dipilih langsung oleh rakyat, kekuatan politik di parlemen sering terfragmentasi, membuat proses pengambilan kebijakan lambat dan penuh kompromi.
Beberapa akademisi mengusulkan penguatan sistem presidensial agar presiden punya dukungan politik lebih stabil untuk menjalankan program tanpa terus-menerus terhambat tarik-ulur politik.
◆ Masalah yang Muncul dalam Sistem Saat Ini
Dalam praktiknya, sistem presidensial Indonesia kerap menciptakan pemerintahan koalisi gemuk yang tidak solid. Presiden sering harus berbagi kekuasaan dengan banyak partai demi menjaga dukungan di parlemen.
Akibatnya, menteri-menteri kerap dipilih bukan karena kompetensi, melainkan kompromi politik, yang menurunkan efektivitas pemerintahan.
Selain itu, DPR sering menghambat program prioritas pemerintah karena perbedaan kepentingan antar partai, sehingga pembangunan nasional berjalan lamban dan tidak konsisten.
◆ Tujuan Reformasi Sistem Presidensial
Reformasi sistem presidensial Indonesia bertujuan memperkuat stabilitas politik dan efektivitas kebijakan pemerintah.
Salah satu gagasan yang muncul adalah mengurangi jumlah partai di parlemen melalui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang lebih tinggi, agar presiden bisa mendapat dukungan mayoritas yang solid.
Ada juga usulan agar presiden diberi hak menunjuk beberapa anggota kabinet dari luar partai politik agar menteri lebih profesional dan tidak sekadar mewakili kepentingan partai.
◆ Tantangan dalam Mewujudkan Reformasi
Meski ide ini menarik, reformasi sistem presidensial Indonesia menghadapi tantangan besar. Banyak partai menolak pengurangan jumlah partai karena khawatir kehilangan representasi.
Selain itu, revisi sistem memerlukan amandemen undang-undang dan konstitusi yang prosesnya panjang dan rawan tarik-menarik politik.
Publik juga khawatir reformasi justru memperbesar kekuasaan presiden tanpa kontrol yang memadai, sehingga diperlukan desain sistem check and balance yang lebih kuat.
◆ Harapan untuk Pemerintahan yang Lebih Stabil
Jika dirancang hati-hati, reformasi sistem presidensial Indonesia bisa menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, efisien, dan akuntabel.
Presiden bisa fokus menjalankan visi pembangunan jangka panjang tanpa terus-menerus terhambat kompromi politik jangka pendek.
Pada akhirnya, reformasi ini bertujuan bukan untuk memperkuat individu presiden, tapi memperkuat institusi kepresidenan agar mampu mewujudkan program pembangunan secara konsisten.
Kesimpulan
◆ Kunci Efektivitas Pemerintahan
Reformasi sistem presidensial Indonesia bisa menjadi solusi untuk memperkuat efektivitas dan stabilitas pemerintahan agar pembangunan berjalan lebih cepat.
◆ Perlu Konsensus Nasional
Namun, perubahan ini hanya bisa berhasil jika didukung konsensus nasional antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil demi menciptakan sistem demokrasi yang sehat dan seimbang.
📚 Referensi
-
Wikipedia: Politik Indonesia
