Pendahuluan
Tahun politik 2025 diwarnai oleh penguatan Koalisi Besar Pemerintahan Prabowo di parlemen. Hampir seluruh partai besar kini bergabung dalam pemerintahan, menciptakan konfigurasi politik yang sangat dominan di DPR dan DPD. Struktur kekuasaan ini membawa stabilitas politik jangka pendek, namun sekaligus memunculkan pertanyaan serius tentang masa depan checks and balances serta kualitas demokrasi di Indonesia.
Artikel ini membahas terbentuknya koalisi besar ini, latar belakang politiknya, dampaknya terhadap parlemen, implikasi bagi demokrasi, serta tantangan yang perlu diantisipasi.
◆ Lahirnya Koalisi Besar Pemerintahan Prabowo
Bergabungnya Partai-Partai Besar
Pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden 2024–2029, partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan Demokrat akhirnya menyatakan dukungan resmi terhadap pemerintah. Hanya segelintir partai kecil yang masih berada di luar pemerintahan.
Motif Politik dan Stabilitas
Bergabungnya banyak partai dinilai sebagai strategi untuk menciptakan stabilitas politik dan memuluskan agenda legislasi pemerintah. Dengan kekuatan mayoritas mutlak di DPR, pemerintah bisa mendorong UU prioritas tanpa hambatan berarti.
Konsekuensi Komposisi Parlemen
Koalisi besar ini menguasai lebih dari 80% kursi DPR. Ini menciptakan kondisi supermajority yang belum pernah terjadi sejak era reformasi, menjadikan oposisi praktis hampir tidak ada.
◆ Dampak terhadap Kinerja Pemerintahan
Stabilitas Politik dan Ekonomi
Dominasi koalisi besar menciptakan stabilitas yang diinginkan investor dan pelaku pasar. RUU strategis bisa lolos cepat, tanpa perdebatan alot. Beberapa proyek infrastruktur dan reformasi birokrasi dipercepat karena tidak ada blokade politik.
Efektivitas Legislasi Tinggi
DPR dapat bergerak cepat dalam membuat undang-undang, karena hampir semua fraksi sejalan. Ini mempercepat pelaksanaan program pemerintah yang selama ini sering terhambat tarik-menarik kepentingan.
Minimnya Pengawasan Internal
Namun, stabilitas ini datang dengan harga: fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi lemah. Hampir tidak ada suara penyeimbang di parlemen, membuat potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat jika tidak diawasi publik dan media independen.
◆ Implikasi bagi Demokrasi Indonesia
Risiko Melemahnya Checks and Balances
Dalam sistem presidensial demokratis, oposisi penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Koalisi besar berpotensi menghilangkan mekanisme ini, sehingga kebijakan bisa dibuat tanpa uji kritis memadai.
Penyusutan Ruang Diskusi Politik
Ketika hampir semua partai berada dalam satu kubu, perdebatan substantif di parlemen berkurang. Politik menjadi formalitas, bukan forum adu gagasan. Ini bisa membuat kualitas demokrasi menurun secara perlahan.
Potensi Politik Transaksional
Koalisi besar juga rawan diwarnai politik transaksional. Bagi-bagi kursi dan jabatan bisa lebih mengedepankan loyalitas politik daripada kompetensi, yang pada akhirnya merugikan tata kelola pemerintahan.
◆ Tantangan yang Harus Diwaspadai
Menjaga Peran Oposisi Sipil
Ketika oposisi partai melemah, peran pengawasan harus diambil alih oleh masyarakat sipil, media independen, dan lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman. Pemerintah perlu menjamin kebebasan pers dan ruang partisipasi publik.
Menumbuhkan Budaya Politik Deliberatif
Koalisi besar bukan berarti harus menghapus perdebatan. DPR perlu membangun kultur deliberatif: membahas kebijakan secara terbuka dan berbasis data, bukan sekadar mengesahkan RUU cepat-cepat.
Menangkal Korupsi dan Nepotisme
Dominasi satu kubu sering membuat pengawasan internal longgar. Mekanisme transparansi, audit independen, dan sistem merit dalam birokrasi harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
◆ Masa Depan Demokrasi di Era Koalisi Besar
Koalisi besar bukan hal tabu dalam demokrasi, selama ada mekanisme kontrol yang kuat. Banyak negara maju pernah mengalami periode “koalisi gemuk” tanpa menghancurkan demokrasinya, asalkan kebebasan pers, independensi yudikatif, dan partisipasi publik tetap dijaga.
Indonesia berada di titik krusial: apakah koalisi besar akan menjadi batu loncatan menuju stabilitas politik berkelanjutan, atau justru awal dari kemunduran demokrasi. Jawabannya tergantung sejauh mana pemerintah dan parlemen berani membiarkan kritik, transparansi, dan perbedaan pandangan tetap hidup.
Kesimpulan
Koalisi Besar Pemerintahan Prabowo membawa stabilitas jangka pendek dan efisiensi legislasi, tapi juga menyimpan risiko besar bagi demokrasi Indonesia. Tanpa oposisi kuat, mekanisme checks and balances melemah.
Agar demokrasi tidak hanya jadi formalitas, pemerintah harus menjamin ruang kritik, memperkuat lembaga pengawas, dan membangun budaya politik yang terbuka. Koalisi besar bisa jadi berkah, asalkan tidak mengebiri demokrasi.
Referensi
