DIBERITA.COM | Tulang bawang barat – Pengelolaan website LPSE kabupaten Tubaba salah satu prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik belum maksimal. Pasalnya di tahun anggaran 2022 dalam kolom halaman pengumuman tender tidak menayangkan seluruh kegiatan pengadaan kategori non tender OPD-OPD sekabupaten Tulang bawang barat.
Berdasarkan data dan hasil penelusuran tim kerja FW-MTBB halaman website LPSE kabupaten Tubaba pada kolom pengadaan non tender tahun anggaran 2022 didapati sebanyak 264 paket saja. Sementara dari informasi rencana umum pengadaan (RUP) pada website SIRUP LKPP kabupaten Tubaba tahun tersebut paket pengadaan dalam kategori non tender lebih dari jumlah tersebut.
Salah satu diantaranya yakni dinas Kominfo Tubaba. Dari penelusuran, RUP pada aplikasi SIRUP diketahui paket penyedia milik dinas Kominfo berjumlah 31 paket. Dari jumlah tersebut 2 paket bernilai pagu diatas angka 50 sampai dengan 200 juta, kemudian sisanya sebanyak 29 paket bernilai sampai dengan 50 juta.
Kondisi tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan terkait transparansi dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan Perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam Perpres tersebut sangat jelas disebutkan bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan APBN dan atau APBD maupun sumber anggaran pendapatan lainnya harus menganut prinsip transparan, Terbuka, efektif, efesien, dan tepat guna.
Bahkan guna mewujudkan tercapainya pelaksanaan setiap pengadaan barang dan jasa dengan prinsip-prinsip tersebut pemerintah juga telah menyediakan beberapa prasarana penunjang mulai dari penunjang secara elektronik berikut dengan SDM nya.
Dan salah satu prasarana penunjang tersebut adalah website lembaga pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) kabupaten Tulang bawang barat. Bahkan pada website tersebut jelas terdapat beberapa kolom isi guna mempermudah setiap pihak yang mau terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pada seluruh OPD sekabupaten Tubaba. Di samping itu website LPSE juga merupakan salah satu papan informasi bagi publik guna memenuhi ketentuan terkait keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tentang KIP.
Budhi Darma kepala bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) sekretariat pemerintah daerah kabupaten Tubaba selaku pengelola operasi dari website LPSE Tubaba belum berhasil ditemui guna diminta konfirmasi terkait tidak ditayangkan nya seluruh paket pengadaan milik OPD dalam kategori paket non tender dihalaman informasi kegiatan non tender. (Tim)
