DIBERITA.COM | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BARA JP mendukung penuh wacana presidential threshold 20 persen agar diturunkan menjadi nol persen. Hal ini diungkapkan Wakil Sekretaris Jendral BARA JP, Realy Reagen.
“Saya rasa kita sama pandangan politik dan kaca mata hukum, dengan kita turunkan ambang batas presidential Threshold akan menurunkan biaya politik yang nanti berdampak pada pemerintahan yang bersih, kesempatan ini juga akan banyak pilihan kepada masyarakat” katanya.
Menurut Reagen, sapaan akrabnya, skema presidential threshold 20 persen hanya akan menguntungkan segelintir elit berkuasa dalam iklim demokrasi pasca reformasi.
“Lebih bahaya ini calon kalah jadi menteri dan ini tidak baik dalam demokrasi kita, sesuai cita-cita reformasi hilang, jadi jangan pula kita berkoar ini demokrasi,” katanya/
“Ada yang salah dalam prinsip koalisi kita di parlemen, Parpol koalisi bukan berarti DPR RI koalisi tetap cek and balance dong, ini kan yang tidak kita harapkan parpol koalisi tapi dewan pun otomatis ikut pada ahirnya rakyat kemana wakilnya, Saya rasa sudah waktunya ambang batas kita diturunkan nol persen dengan sarat ketentuan calon kita agar rakyat banyak pilihan,” tegasnya.
Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi ‘balik modal’.
Sebagai informasi, sikap Bara-JP saat ini mendukung penuh pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang memberi saran tentang presidential threshold nol persen. Skema itu menurut Firli, berkaca dari kondisi-kondisi di daerah, banyak yang mengeluhkan soal mahalnya biaya pemilihan umum yang kemudian jadi alasan untuk melakukan korupsi.
“KPK menyerap informasi dan keluhan langsung dari rumpun legislatif dan eksekutif di daerah yang mengeluhkan biaya pilkada yang mahal sehingga membutuhkan modal besar. Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi ‘balik modal’. Di sisi lain mencari bantuan modal dari ‘bohir politik’ akan mengikat politisi-politisi di eksekutif/legislatif dalam budaya balas budi yang korup,” kata Firli.
