Bupati Pesisir Barat Membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik RPJMD Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

  • Whatsapp

Pesisir Barat – (diberita.com)

Bacaan Lainnya

Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus Istiqlal., SH., MH didampingi Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH. membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

Aula Lamban Apung, Krui 23 juni 2021.

Hadir dalam Acara Tersebut diatas, Kepala UPTD Pusdatub Bangda Bappeda Prov. Lampung Beli Pahlupi, S, T. M.T, Tim penyusun RPJMD Universitas Lampung Dr. Usep Syaifudin S. E, M. S. AK, Para Ka. OPD Kab. Pesisir Barat, dan Para peserta Forum Konsultasi Publik.

Dalam Sambutan Bupati Pesisir Barat menyampaikan, dengan segala keterbatasan yang ada, kita akan mencoba untuk menyatukan persepsi dan pendapat serta tekad, semangat untuk bersama-sama merencanakan arah pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Semoga hal ini tidak mengurangi niatan utama kita untuk dapat bersilaturahmi dan terus meningkatkan koordinasi dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah untuk lima tahun kedepan.

Dengan berakhirnya periodesasi RPJMD Tahun 2016-2021. maka kita akan menetapkan RPJMD yang baru untuk periode tahun 2021-2026. sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, RPJMD harus ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih.

Terkait dengan hal tersebut, forum konsultasi publik ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan masukan konstruktif bagi proses penyempurnaan dokumen RPJMD.

Visi yang kami ambil tersebut telah selaras dengan visi pada kabupaten Pesisir Barat tahun 2005-2025 yaitu : Pesisir Barat madani, dan sejahtera.

Visi terwujudnya Pesisir Barat yang amanah, maju dan sejahtera dalam proses pencapaiannya diarahkan dengan 5 misi, yaitu :

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkeadilan, maju dan berdaya saing.

2. mengembangkan infrastruktur wilayah dengan konsep pembangunan inklusif untuk konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

3. mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

4. mengembangkan destinasi pariwisata unggulan daerah berkelas dunia yang berpijak pada kearifan lokal.

5. menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan produktif serta penguatan sinergitas antar lembaga.

visi dan misi yang kami ambil tersebut berdasarkan pada isu strategis kondisi daerah kita yang terangkum dalam dokumen KLHS RPJMD kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut :

1. isu sosial:

a. tingginya persentase penduduk miskin kabupaten pesisir barat

b. masih rendahnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM)

2. isu ekonomi :

a. lambatnya pertumbuhan Investasi Daerah

b. masih rendahnya akses UMKM terhadap permodalan

c. rendahnya kondisi jalan mantab kabupaten

d. rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana utilitas (PSU) pemerintahan daerah

3. isu lingkungan:

a. rendahnya rasio kawasan sumber daya air yang dikonservasi

b. rendahnya rasio jumlah rumah layak huni

c. rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah

d. optimalisasi pohon damar sebagai komoditas unggulan

4. tata kelola kelembagaan :

a. belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik

b. rendahnya pendapatan asli daerah dan keterbatasan fiskal

terkait dengan isu strategis yang kami sebutkan di atas serta arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan Daerah, tentunya akan dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangkaian penyusunan RPJMD kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan pembangunan Daerah yang terangkum dalam visi, misi dan isu strategis yang Bupati Pesisir Barat sampaikan pada hari ini, semoga dapat menjadi perhatian dari seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir. hal ini harus menjadi pedoman, dasar dan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen RPJMD dan Renstra.(Azr)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *