FORMULA E JAKARTA, BALAPAN MOBIL LISTRIK ATAU BALAPAN KORUPSI?
_Oleh : Ferdinand Hutahaean_
Balapan Formula E Jakarta diumumkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 20 September 2019 dalam konperensi E-Prix di Monas. Anies kala itu dengan bangganya merasa telah berhasil membawa sebuah agenda baru yang tentu secara politik akan mengangkat popularitasnya, begitulah mungkin juga harapannya yang memang terlihat merancang popularitas politiknya demi panggung Pilpres 2024. Namun sayangnya patut diduga Anies membawa-bawa APBD yang di bisa dia atur untuk program apa saja.
Pengajuan Anggaran untuk E Formula ini sesungguhnya sudah janggal dan aneh sejak awal karena dimasukkan dalam APBD Perubahan pada 2019. Padahal aturan menyebut bahwa APBD Perubahan tidak boleh memasukkan kegiatan baru, tetapi prinsip utama perubahan APBD adalah menyempurnakan yang sudah berjalan. Namun kejanggalan tetap terjadi meski tidak sesuai aturan bahwa Anies memasukkan kegiatan baru bernama Balapan Formula E dan mengajukan anggaran yang menurut pemberitaan sebesar Rp.1,6 T (Kompas, Senin 19 Agustus 2019 dengan judul Anggaran Yang DIajukan untuk Formula E Mencapai Rp.1,6 Trilliun, untuk Apa Saja?). Anggaran sebesar ini diplot untuk beberapa hal diantaranya :
1. Commitmen Fee Musim 2019/2020 sebesar Rp.360 Miliar
2. Asuransi Rp.934 Miliar
3. Anggaran penyiapan sirkuit melalui Jakarta Properti sebsar Rp.306 Miliar
4. Anggaran Sosialisasi sebesar Rp.600 Juta
Dan pada APBD 2020, dimasukkan lagi pembayaran Commitment fee untuk musim 2020/2021 dan telah dibayar sebagaian sebesar Rp. 200 M sehingga total Commitment Fee keseluruhan ada sebesar Rp.560 M yan tak jelas.
Ironisya, Balapan yang telah mengeluarkan uang trilliunan musim 2019/2020 itupun batal keseluruhan karena Covid. Batal bukan berarti ditunda. Batal yang batal, tunda ya diundur, ini dua hal berbeda yang belum jelas hingga kini karena dari Federasi Automotif Internasional pun tidak ada informasi yang bisa menjawab semua ini.
Pasca batalnya balapan Musim 2019/2020, agenda balapan 2020/2021 pun bergulir. Dan kejanggalan pun terjadi lagi bahwa pemprov DKI Jakarta Kembali membayar Commitmen Fee Musim 2020/2021 sebagian yaitu sebesar 11 Juta Pound atau sekitar Rp.200 Miliar. Keanehan pun muncul, kalau memang uang fee commitment musim 2019/2020 masih aman, mengapa bukan fee itu yang digunakan atau dialihkan untuk musim 2020/2021? Bukankah uang kita masih ada disana? Mengapa harus bayar lagi? Dan semua itu semakin aneh Ketika FIA merilis agenda 2021 tanpa memasukkan Jakarta. Duarrr…….!!! Lantas uang trilliunan itu pada kemana? Dimana? Siapa Yang bertanggung jawab?
Pengeluaran uang APBD raksasa inipun sekarang melahirkan banyak pertanyaan yang belum pernah bisa dan tak pernah berani dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta atau oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur. Anies dan jajarannya beserta para buzzernya hanya bicara bahwa dana aman, balapan hanya ditunda. Ehhh Nies, apa mungkin FIA hanya akan ngurusin balapan di Jakarta sendirian? Apa mungkin FIA akan memboyong semua negara peserta ke Jakarta misalnya tahun 2023 dengan agenda balapan yang tertunda musim 2019/2020? Halahh Nies, kita bukan orang tak punya nalar dan tak punya logika.
Agenda 2019/2020 sudah berlalu, semua batal bukan ditunda lagi karena sekarang agenda 2020/2021 sudah bergulir tanpa menyebut-nyebut lagi agenda 2019/2020. Logika waras akan tertawa bila mendengar jawaban balapan ditunda, uang aman tapi tak mampu menunjukkan bukti dari Federasi Automotoif Internasional bahwa uang fee itu aman dan balapan Jakarta ditunda. Ayolah…!! Ini pemerintahan bukan warung keluarga Anies yang kalau Emak nanya uang jualananya dimana bisa dijawab dengan kata-kata saja.
Selain pertanggung jawaban bukti otentik bahwa uang itu semua aman, pertanyaan yang belum mampu dijawab oleh Pemrpov DKI atau oleh Anies Baswedan hingga kini adalah :
1. Commitmen Fee 2019/2020 sebesar Rp. 360 M dan musim 2020/2021 sebesar Rp.200 M itu ditransfer kemana? Kerekening siapa? Di bank mana? Atas nama siapa?
2. Uang Asuransi Rp.934 M itu dibayarkan kemana? Perusahaan Asuransi apa dan mengasuransikan apa saja? Karena Asuransi 934 M itu sungguh sangat besar dan terlalu besar.
3. Bagaimana proses penunjukan Perusahaan Asuransi Formula E itu? Tender? Penunjukan langsung? Atau metodologi apa?
Semua ini mestinya harus terbuka dan dijelaskan transparan oleh Pemrpov DKI Jakarta dan oleh Anies Baswedan. Tidak cukup hanya dengan jawaban-jawaban kelas buzzer yang menyatakan uang itu aman. Jelaskan dengan bukti ontik, tertulis dari federasi Automotif Interasional bahwa semua seperti yang disampaikan, uang itu aman. Ini Uang rakyat, harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan secara politik. Uang sebesar itu kalau digunakan untuk membantu pengemis dan gelandangan kota akan sangat berguna.
Terakhir, saya berharap agar Anies menjelaskan semua secara terbuka dengan data dan fakta, dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI serta Komisi Pemberantasan Korupsi RI agar mulai berkemas-kemas untuk turun dan memeriksa dugaan penyimpangan ini. Uang rakyat harus dipertanggung jawabkan, jangan sampai ternyata Balapan Formula E ini adalah Balapan Korupsi bukan balan mobil listrik.
Jakarta, 24 Januari 2021
